KEDIRI – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah serius menanggapi sepinya aktivitas di Bandara Dhoho Kediri. Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, menyatakan bahwa pihaknya telah menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendorong implementasi KM 146 Tahun 2024 yang memungkinkan bandara domestik melayani penerbangan internasional, khususnya untuk keperluan ibadah umroh.
“Kami sudah menyurati Kemenhub. Kami meminta agar KM 146/2024 bisa direalisasikan untuk Bandara Dhoho agar dapat melayani penerbangan umroh. Karena pada dasarnya, kewenangan bandara ini ada di Kementerian Perhubungan,” ujar Nyono, Selasa (1/7/2025).
Langkah ini diambil sebagai respons atas sepinya operasional Bandara Dhoho sejak 14 Mei 2025, yang disebabkan oleh tidak beroperasinya satu-satunya maskapai komersial di bandara tersebut, yakni Citilink, karena pesawatnya tengah menjalani perawatan atau docking.
Akibatnya, meskipun Bandara Dhoho tetap buka sesuai jam operasional, tidak ada aktivitas penerbangan komersial yang berlangsung selama lebih dari satu bulan terakhir.
“Memang dari pihak maskapai, pesawatnya masih dalam proses perawatan sehingga belum bisa melayani penumpang,” jelas Nyono.
Bandara Dhoho sendiri telah beroperasi sejak April 2024 dan diresmikan secara nasional pada 18 Oktober 2024. Sejak awal, bandara ini dirancang untuk mendukung konektivitas wilayah selingkar Wilis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor transportasi dan pariwisata.
Nyono menambahkan bahwa Bandara Dhoho sebenarnya telah mengantongi izin untuk melayani penerbangan umroh, dan realisasi penerbangan internasional tersebut diharapkan bisa menjadi solusi agar aktivitas bandara kembali hidup.
“Kalau sudah aktif melayani penerbangan umroh, kami optimistis Bandara Dhoho akan ramai. Akan banyak penumpang yang dilayani, dan cita-cita untuk mengungkit ekonomi serta konektivitas kawasan bisa terwujud,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar